KEGIATAN AMATIR RADIO

20 December , 2008 in Seputar Amatir Radio

KEGIATAN AMATIR RADIO

PP No. 21 Tahun 1967, LN. 1967-35, s.d. u. t. dg.  PP No. 20/1980,

LN. 1980-30, mb. 23 Juni 1980

Mengingat:

(s.d.u.t. dg.  PP No. 20/1980.)

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Intemasional (ITU) Malaga Torremolinos 1973 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843).

BAB I. ISTILAH-ISTILAH

Pas. 1. a.  Radio Amatirisme adalah wadah penjaluran hasrat amatirisme jang bersifat non komersiil untuk pengetahuan, penjelidikan dan pertjobaan dalam bidang komunikasi lewat radio antara Radio Amatir;

b. Radio Amatir adalah mereka jang mempunjai hobby dalam bidang Radio Elektronika jang mempergunakan Radio Amatirisme sebagai wadah;

c. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun Radio jang dibuat sendiri untuk keperluan Amatirisme pada frekwensi-frekwensi jang chusus disediakan untuk amatirisme.

d. (s. d. t. dg.  PP No. 20/1980.) Stasiun Amatir Radio adalah stasiun radio yang dibuat sendiri dan digunakan untuk kegiatan amatir radio;

e. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latih diri, saling komunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknis yang diselenggarakan oleh para amatir radio, yakni orang-orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud mencari keuntungan keuangan;

f. Menteri yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Menteri Perhubungan.

BAB II. UMUM

Pasal 2.

(s.d.u. dg. PP No. 20/1980.)

(1) Setiap orang yang berminat dapat menyelenggarakan kegiatan amatir radio di Indonesia.

(2) Bagi Warga Negara Asing berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3.

Setiap Radio Amatir di Indonesia harus tergabung dalam organisasi Radio Amatir lokal/regional.

Pasal 4.

Masing-masing organisasi Radio Amatir lokal/regional harus tergabung dalam organisasi Radio Amatir Nasional.

Pasal 5.

(s. d. u. dg.  PP No. 20/1980.) Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB III. PERIZINAN

Pasal 6.

a.(1)(s.d.u.dg.PP No.20/1980.) Kegiatan Amatir Radio, pemasangan dan penggunaan Stasiun Amatir Radio di wilayah Indonesia harus mendapat izin Menteri.

(2) Izin seperti termaksud dalam pasal 6 ajat (1) dibagi dalam izin untuk hubungan Nasional dan Internasional.

(3) (s.d.u.dg. PP No. 20/1980.) Sebelum seseorang melakukan kegiatan Amatir Radio, menggunakan atau melayani stasiun Amatir Radio, diwajibkan memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh Menteri.

(4) Mereka sebagaimana dimaksudkan dalam ajat (3) pasal ini bertanggung-djawab atas ditaatinja sjarat-sjarat teknis serta pelaksanaan dari segala peraturan-peraturan jang beriaku.

(5) (s.d.u. dg.  PP No. 20/1980.) Tatacara permohonan izin pendirian stasiun Amatir Radio akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(6) (s.d.u. dg.  PP No. 20/1980.) Untuk pembeiian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Menteri menunjuk seorang Pejabat yang membidangi bidang telekomunikasi.

BAB IV. SJARAT-SJARAT TEKNIS

Pasal 7.

(s. d. u. dg.  PP No. 20/1980.) Persyaratan teknis mengenai nama panggilan, frekuensi, klasifikasi emisi, daya pancar maksimum dan antena yang diperkenankan akan ditentukan oleh Menteri.

BAB V. TJARA-TJARA HUBUNGAN

Pasal 8.

(1) Pembitjaraan dalam hubungan diselenggarakan dengan bahasa Indonesia/bahasa Inggeris dengan mempergunakan tata tjara kerdja jang berlaku baik nasional maupun internasional.

(2) Hubungan kerdja sama hanja diperbolehkan dengan lain-lain Stasiun Radio Amatir jang sah dan dengan Radio Amatir asing dari negara-negara jang mempunjai hubungan baik dan tidak memusuhi negara Indonesia.

(3) Tanggal, waktu dan hasil hubungan/siaran harus ditjatat dalain buku tjatatan sebagai kelengkapan Stasiun Radio Amatir.

(4) Pembitjaraan dalam hubungan harus dibatasi chusus dalam rangka kebutuhan informasi teknis.

BAB VI. PENGAWASAN

Pasal 9.

Setiap Radio Amatir baik setjara perseorangan maupun setjara organisasi wadjib membantu Pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran.

BAB VII. KETENTUAN PIDANA

Pasal 10.

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah, berdasarkan pasal 24 Undang-undang No. 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi.

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih landjut dengan keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 30 Desember 1967.

Advertisement